KEBERADAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK PUSAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH

TESIS oleh : Hernanda Bagus Priandana, SH.

Abstrak

Latar belakang tesis ini adalah kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan asas-asas sistem pengelolaan Keuangan Daerah seperti asas transparansi dan asas efisiensi. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan daerah meningkatkan penerimaan daerahnya dari PBB sebagai Pajak Daerah tetapi lebih menekankan kepada pelaksanaan dan kendala dalam penerapan Law Enforcement Pajak Bumi dan Bangunan.

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan PBB kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB di mana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak. Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya.

Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak pusat, otonomi daerah

Silahkan download file lengkap di sini …

Read More......

PELABELAN PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN REKAYASA GENETIKA SEBAGAI WUJUD ASAS KETERBUKAAN INFORMASI

TESIS oleh : KAMILA HETAMI

ABSTRAK

Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu bertambahnya produk-produk perdagangan, yang mana salah satunya adalah produk rekayasa genetika, yang mana memiliki segi positif dan negative, sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen akan mutu dan keamanan produk yang dikonsumsinya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan produk pangan yang mengandung bahan hasil rekayasa genetika khususnya mengenai implementasi prinsip pencegahan dini sebagaimana disyaratkan oleh Protokol Cartagena sebagai satu-satunya regim hukum internasional mengenai pergerakan lintas batas produk rekayasa genetika. Selain itu perlu juga dikaji mengenai aspek regulasi pelabelan produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika dan tanggung jawab produsen atas pelabelan tersebut.

Adapun metode dalam penulisan ini difokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, serta data primer hasil wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendukung pengkajian data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakukan sinkronisasi vertikal maupun horisontal peraturan-peraturan hukum tertulis, dan kemudian diuraikan secara deskriptif analitis.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa implementasi prinsip-prinsip dalam Protokol Cartagena masih dilakukan dengan setengah hati oleh pemerintah Indonesia. Hal ini sekaligus juga menyangkut permasalahan berikutnya bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pelabelan produk pangan yang mengandung rekayasa genetika sudah ada namun masih terdapat banyak kekurangan sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Disamping itu ketidakjelasan aturan ini pulalah yang menyebabkan banyak produsen yang enggan melabeli produknya. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan langkahlangkah konkrit sebagai wujud asas keterbukaan informasi yang merupakan titik tolak bagi perlindungan dan pemberdayaan konsumen.

Kata kunci: pelabelan produk pangan, bahan rekayasa genetika, keterbukaan informasi.

Silahkan download file lengkap di sini …

Read More......

KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR)

THESIS oleh : KADEK CAHYA SUSILA WIBAWA,SH

ABSTRAKSI

Kebijakan desentralisasi fiskal telah menjadi isu politik dan ekonomi di Indonesia, sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Wacana desentralisasi fiskal muncul sebagai konsekwensi dari adanya perkembangan paradigma otonomi daerah dan bergulirnya era reformasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Semangat ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah demi menunjang pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian thesis ini mencoba mengangkat bagaimana suatu kebijakan desentralisasi fiskal dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah (dalam hal ini studi kasus di Kota Denpasar), sehingga metode pendekatan yang dipakai adalah melihat hukum secara yuridis-sosiologis dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini pertama-tama akan menguraikan bagaimana pemerintah daerah (Pemerintah Kota Denpasar ) mengejawantahkan kebijakan desentralisasi fiscal (khususnya di bidang pajak daerah), kemudian latar belakang apa yang mendasari pengambilan kebijakan pajak daerah tersebut serta peranan kebijakan pajak daerah tersebut di dalam melakukan perubahan sosial (dalam hal ini peranan suatu kebijakan publik terhadap pembangunan ekonomi daerah).

Kata kunci : kebijakan desentralisasi fiskal, pajak daerah, pembangunan ekonomi daerah, Kota Denpasar

Silahkan download file lengkap di sini …

Read More......